Feri Sardani: Komitmen untuk Pertanggungjawaban yang Jelas dan Terukur

Di tengah sorotan publik terhadap penggunaan anggaran di lembaga pemerintahan, Feri Sardani, anggota DPRD Kota Pangkalpinang, menunjukkan komitmennya terhadap pertanggungjawaban yang jelas dan terukur. Dikenal sebagai sosok yang kooperatif, Feri berperan aktif dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terkait dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024-2025. Melalui langkah ini, ia tidak hanya membuktikan integritasnya, tetapi juga memperkuat keyakinan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
Proses Klarifikasi Anggaran Perjalanan Dinas
Pada Selasa, 7 April 2026, Feri Sardani beserta rekannya, Andi, menghadiri panggilan penyidik untuk memberikan keterangan mengenai penggunaan anggaran perjalanan dinas. Momen ini merupakan langkah penting dalam upaya pengungkapan dugaan penyimpangan yang tengah diselidiki. Feri menegaskan bahwa kehadirannya mencerminkan sikap terbuka dan kesediaannya untuk memberikan penjelasan yang diperlukan dalam proses tersebut.
Komitmen Terhadap Transparansi
Setelah menjalani pemeriksaan, Feri menyampaikan rasa terima kasih kepada awak media yang menantinya di lokasi. Ia menyatakan bahwa kehadirannya merupakan wujud tanggung jawabnya untuk menjelaskan penggunaan anggaran perjalanan dinas. “Saya sudah memberikan penjelasan secara rinci mengenai semua hal yang berkaitan dengan kegiatan dan administrasi penggunaan anggaran perjalanan dinas tahun 2025,” ujarnya dengan tegas.
Detail Penggunaan Anggaran
Feri menambahkan bahwa ia telah menyampaikan seluruh informasi secara objektif dan proporsional. Dalam konteks pertanggungjawaban yang jelas dan terukur, ia optimis bahwa semua hal yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. “Segala hal teknis sudah saya sampaikan kepada penyidik, Insyaallah semuanya dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya kepada para jurnalis.
Durasi dan Proses Pemeriksaan
Ketika ditanya mengenai lama waktu pemeriksaan, Feri mengakui bahwa ia harus menunggu sebelum proses tanya jawab dimulai. Dalam sesi tersebut, penyidik mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan administrasi dan kegiatan perjalanan dinas. “Ada sekitar 17 pertanyaan yang diajukan penyidik, yang secara umum terkait dengan kegiatan dan administrasi anggaran salah satu perjalanan dinas,” jelasnya.
Keterlibatan Anggota DPRD Lain
Sementara itu, Andi, anggota DPRD dari Fraksi PAN, juga berpartisipasi dalam proses klarifikasi terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk tahun 2024 hingga 2025. Ia menyampaikan bahwa jumlah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik cukup banyak, namun ia merasa telah mampu menjawab seluruh pertanyaan tersebut dengan baik. “Lumayan banyak pertanyaannya. Alhamdulillah semuanya sudah saya jawab,” ujarnya dengan percaya diri.
Perkembangan Penyelidikan oleh Kejaksaan
Sebelumnya, pada hari Senin, 6 April 2026, mantan anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, juga memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Ia hadir dengan mengenakan Pakaian Dinas Harian lengkap dengan atribut jabatan sebagai Wakil Wali Kota Pangkalpinang. Ini menunjukkan bahwa proses penyelidikan tidak hanya melibatkan anggota DPRD yang aktif, tetapi juga mantan pejabat.
Jumlah Anggota DPRD yang Diperiksa
Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah memeriksa sebanyak 23 anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam rangka mengungkap dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan terukur, sesuai dengan prinsip transparansi yang diharapkan oleh masyarakat.
Menjawab Pertanyaan Masyarakat
Seiring berjalannya penyidikan, masyarakat tentunya berharap agar segala proses ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian. Feri dan Andi, sebagai wakil rakyat, berkomitmen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik terkait penggunaan anggaran. Dengan adanya tindakan ini, mereka berharap dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Pentingnya Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran
Pertanggungjawaban yang jelas dan terukur bukan hanya sekedar jargon, tetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam pengelolaan sumber daya publik. Langkah-langkah yang diambil oleh Feri Sardani dan rekan-rekannya adalah contoh nyata dari upaya untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
- Proses klarifikasi dilakukan untuk memastikan transparansi anggaran.
- Feri Sardani berkomitmen untuk memberikan penjelasan yang rinci.
- Andi turut serta menjawab pertanyaan penyidik dengan penuh tanggung jawab.
- Keberadaan mantan anggota DPRD dalam penyelidikan menambah kedalaman kasus ini.
- 23 anggota DPRD telah diperiksa sebagai bagian dari penyelidikan.
Menjaga Integritas dan Kepercayaan Publik
Keberhasilan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran perjalanan dinas akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat. Feri Sardani dan Andi telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik. Hal ini tidak hanya penting bagi mereka secara pribadi, tetapi juga bagi citra lembaga DPRD Kota Pangkalpinang di mata publik.
Peran Media dalam Mempertahankan Transparansi
Media juga memainkan peran penting dalam proses ini dengan memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Melalui pemberitaan yang transparan, media dapat membantu masyarakat memahami proses yang sedang berlangsung dan dampaknya terhadap pengelolaan anggaran. Hal ini juga menegaskan betapa pentingnya kehadiran media sebagai pengawas dan penyampai informasi.
Keberlanjutan Penyelidikan
Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang masih terus berjalan. Masyarakat berharap agar proses ini dapat segera menghasilkan keputusan yang adil dan transparan. Feri dan Andi, serta rekan-rekan mereka, diharapkan dapat terus menjaga komunikasi yang baik dengan publik, agar semua pihak mendapatkan informasi yang jelas dan terukur mengenai perkembangan kasus ini.
Kesimpulan
Pertanggungjawaban yang jelas dan terukur dalam penggunaan anggaran adalah suatu keharusan dalam pemerintahan. Melalui langkah-langkah yang diambil oleh Feri Sardani dan para anggota DPRD lainnya, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga pemerintahan yang mereka pilih.

